Banyuasin – Pemerintah Desa (Pemdes) Biyuku baru saja melangsungkan agenda strategis berupa Musyawarah Desa (Musdes) dalam rangka membahas Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk Tahun Anggaran 2026, di Kantor Desa Biyuku, Kecamatan Suak Tapeh, Kabupaten Banyuasin, Jum’at (18/9).
Forum musyawarah yang menjadi penentu arah kebijakan dan pembangunan desa di sisa tahun berjalan ini dihadiri oleh pilar-pilar penting pemerintahan desa. Tampak hadir dalam forum tersebut Kepala Desa Biyuku Pandi Hardiansyah yang diwakili Sekretaris desa Dwika Transprasetia, A.Ma.Pi SP.
Juga hadir, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Hosadi beserta seluruh jajaran anggotanya, dan segenap Perangkat Desa Biyuku, Camat Suak Tapeh diwakili Sekcam Arwin Saleh SIP MSi, Pendamping Desa Suak Tapeh Febri Wansyah ST dan Baharudin ST, PLD Biyuku M Yusuf dan stakeholder lainnya.
Dalam pertemuan yang berlangsung penuh khidmat tersebut, mewakili Kepala Desa Sekdes Dwika Transprasetia, A.Ma.Pi SP menyampaikan penyesuaian drastis ini terpaksa diambil menyusul adanya kebijakan pemotongan alokasi Dana Desa (DD) oleh pemerintah pusat.
Pemangkasan anggaran tersebut lanjut Dwika yang akrap disapa, membawa efek domino yang mengharuskan pihak desa melakukan rasionalisasi di berbagai sektor kegiatan agar roda pemerintahan tetap bisa berputar.
“Pemotongan anggaran dari pusat ini berdampak sangat signifikan terhadap postur APBDes kita. Oleh karena itu, Pemdes tidak lagi memiliki kemampuan ruang fiskal untuk menganggarkan dana PHBN sebesar tahun lalu,” ungkap Dwika.
Adapun perubahan APBDes tahun 2026
yaitu perubahan Jalan setapak yang sebelumnya panjang 66 meter lebar 2 meter dan dalam perubahan ini lebarnya dari 2 meter menjadi 1,5 meter. Kemudian perubahan anggaran papan informasi dan perubahan operasional kepemudaan.
Dalam presentasinya, Sekdes Dwika membedah postur anggaran yang telah direvisi dan menyoroti prioritas baru dari pemerintah desa. Ia menegaskan bahwa fokus utama dari Perubahan APBDes 2026 ini dialokasikan pembangunan jalann setapak, pembuatan papan informasi dan operasional kepemudaan.
Melalui langkah realokasi anggaran dari dana-dana yang tidak terserap maksimal tersebut, Pemdes Biyuku berharap roda pemerintahan, pelayanan masyarakat dapat tetap berjalan dengan lancar dan kondusif.
Musdes Khusus ini ditutup dengan penandatanganan berita acara persetujuan, diiringi harapan agar seluruh warga dapat memaklumi kondisi sulit yang tengah dihadapi pemerintahan desa saat ini demi kepentingan yang lebih besar di masa depan. (Adm)
