Penguatan Sinergi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, Wabup Netta Ikuti Bimtek Penguatan ASWAKADA

Banyuasin10 Dilihat

Banyuasin – Wakil Bupati Banyuasin Ir Netta Indian SP mengikuti Bimbingan Teknis pengurus Asosiasi Wakil Kepala Daerah sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam tata kelola, advokasi kebijakan dan sinergi pembangunan nasional yang digelar di Planet Holiday Hotel Batam, 22-24 Juli 2026.

Dengan tema Aswakada Bersama Daerah, Maju Untuk Indonesia, Bimtek ini mengutamakan keselarasan, satu visi kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam bersinergi, berkolaborasi membangun negeri.

Netta Indian didampingi oleh Asisten I Setda Banyuasin sekaligus selaku Plt. Kadis Kesbangpol Aminuddi SPd SIP MSi, Kadis Hutbun Roni Utama AP MSi, Kabid Ekososbud Kesbangpol H M Iqbal Hamid dan Kabid IKP Diskominfo Banyuasin Titin Yariyanti SPd MSi, menjelaskan bahwa tujuan diadakannya bimtek ini sebagai upaya penguatan sinergi antara kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam menjalankan roda pemerintahan

“Bimtek ini justru mengutamakan efektivitas, memberikan bekal kepada wakil bupati/walikota dalam andil membangun wilayah, meningkatkan kapasitas kepemimpinan para wakil kepala daerah,” paparnya.

Netta juga menambahkan bahwa organisasi ini memastikan terciptanya pemerintahan yang solid, harmonis dan akuntabel dalam meningkatkan pelayanan publik.

Hal senada disampaikan oleh Ketua Aswakada, Wakil Walikota Surabaya,

Ir. H. Armuji SH bahwa organisasi ini merupakan wadah penguatan visi dan misi peran wakil kepala daerah dan kepala daerah dalam membangun daerah.

Dalam kesempatan ini, Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Bupati Lahat, Bursah Zarnubi menegaskan bahwa keberhasilan pemerintah daerah adalah keberhasilan bersama bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.

“Semoga bimbingan teknis ini menjadi kekuatan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam membangun daerah masing-masing,” singkatnya.

Sedangkan, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dr. Dede Yusuf Macan Effendi ST M.I.Pol, mengingatkan akan substansi yang dibahas pada kesempatan ini, bukan sekedar kedudukan wakil kepala daerah melainkan efektivitas desain kelembagaan pemerintahan daerah pasca dua dekade desentralisasi. (Adm)