Palembang – Pemasangan baliho atas nama Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di sejumlah ruas jalan Kota Palembang menuai sorotan. Baliho yang mencantumkan nama Prof. Dr. H. Bukman Lian, M.M., M.Si. sebagai Ketua PGRI Sumatera Selatan dan Dr. H. Ahmad Zulinto, S.Pd., M.M. sebagai Ketua PGRI Kota Palembang, dengan narasi sosialisasi Permendikdasmen Nomor 4 Tahun 2026, dinilai sarat kepentingan di tengah belum tuntasnya polemik internal organisasi.
Pengamat Sosial Politik Sumatera Selatan, Bagindo Togar, menilai kemunculan baliho tersebut justru mencerminkan kepanikan dari kubu Bukman Lian. Menurut alumnus FISIP Universitas Sriwijaya itu, langkah tersebut bahkan berpotensi memicu suasana yang semakin memanas.
“Seharusnya mereka menenangkan situasi, bukan justru mengeluarkan surat yang meminta seluruh Ketua PGRI se-Sumsel membuat dan memasang baliho,” ujar Bagindo.
Ia menyoroti surat bernomor 184/UM/SUS/XXIII/2026 yang berisi instruksi kepada seluruh Ketua PGRI kabupaten/kota di Sumatera Selatan untuk membuat dan memasang baliho dengan desain yang telah ditentukan.
“Publik sekarang sudah cerdas. Ada apa sebenarnya di balik pemasangan baliho ini? Persoalan di tubuh PGRI sendiri sampai hari ini juga belum selesai,” katanya.
Bagindo menilai konflik di internal PGRI semestinya tidak perlu dipertontonkan ke ruang publik. Menurutnya, sebagai organisasi profesi guru, PGRI seharusnya mengedepankan dialog, saling mengayomi, serta memberikan teladan, bukan menampilkan manuver yang berpotensi menimbulkan persepsi negatif.
“Ini organisasi guru, bukan partai politik. Seharusnya mereka saling mengayomi, saling mendidik, dan memberi contoh yang baik. Guru itu digugu dan ditiru. Apa yang mau ditiru kalau yang ditampilkan justru aksi-aksi seperti ini? Surat yang meminta pembuatan dan pemasangan baliho itu menunjukkan persoalan internal mereka belum benar-benar selesai,” tegasnya.
