Banyuasin – Pemerintah Desa (Pemdes) Biyuku, Kecamatan Suak Tapeh, Kabupaten Banyuasin menggelar musyawarah Pra Musrenbang Electronic Human Development Worker (e-HDW) yang berlangsung pada Selasa (15/9) di Kantor Desa Biyuku.
e-HDW (Pra-Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desaterkait Electronic Human Development Worker) adalah forum Pra-Musyawarah yang digelar oleh Pemerintah Desa (Pemdes) untuk merumuskan program prioritas pembangunan desa berbasis data stunting dan pelayanan sosial dasar.
Kegiatan ini berfungsi sebagai jembatan penting sebelum masuk ke tahap Musrenbang Desa resmi, guna memastikan pemanfaatan anggaran Dana Desa (DD) di tahun berikutnya tepat sasaran.
Musyawarah Pra Musrenbang e-
HDW ini dipimpin oleh Kepala Desa beserta Perangkat Desa, dengan dihadiri Camat Suak Tapeh Bambang Setiadi SE MSi, diwakili Sekcam Arwin Saleh SIP MSi, didampingi Kasi PPD Enny Yoseta SKM MKes, Pendamping Desa Suak Tapeh Febri Wansyah ST dan Baharudin ST, serta PLD Desa Biyuku M. Yusuf.
Juga hadir Kader KPM dan Admin e-HDW Desa Biyuku selaku penyaji data utama, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Hosadi beserta anggota sebagai perwakilan penampung aspirasi masyarakat, Bidan Desa dan kader kesehatan/Posyandu selaku praktisi lapangan.
Kepala Desa Biyuku Pandi Hardiansyah dalam sambutannya menyampaikan bahwa poin-poin penting mengenai pelaksanaan Pra Musrenbang e-HDW oleh pemerintah desa terkait hubungannya dengan aplikasi e- HDW yang merupakan alat digital resmi dari Kementerian Desa PDTT, dioperasikan oleh Kader Pembangunan Manusia (KPM) desa.
“Aplikasi ini mencatat data kesehatan ibu hamil, anak usia bawah dua tahun (baduta), balita, serta ketersediaan air bersih dan sanitasi di desa (1.000 Hari Pertama Kehidupan),” ujar Kepala Desa Biyuku Pandi Hardiansyah, dalam acara tersebut.
Kepala Desa Biyuku Pandi Hardiansyah, mengatakan, tujuan Pra Musrenbang dimana hasil ekspor laporan dari aplikasi e-HDW (seperti scorecard atau kartu skor konvergensi desa) dibahas bersama dalam rapat Pra-Musrenbang ini. Data tersebut menunjukkan sektor mana yang layanannya masih kurang atau belum terpenuhi.
Pandi Hardiansyah juga menyebut bahwa agenda utama yang dibahas analisis yaitu data stunting dengan memetakan jumlah balita stunting atau keluarga berisiko stunting yang membutuhkan penanganan mendesak di desa.
“Evaluasi layanan kesehatan dengan menilai efektivitas kinerja Posyandu, pemberian insentif kader, serta pengadaan makanan tambahan (PMT),” ujar Kades Biyuku Pandi Hardiansyah dalam sambutannya pada acara rersebut.
Disampaikannya juga bahwa dalam
penyusunan Usulan RKP Desa dengan menyusun draf usulan kegiatan kesehatan masyarakat untuk dimasukkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan APBDes tahun anggaran berikutnya.
“Melalui Pra Musrenbang e-HDW ini, pemerintah desa dapat menghindari perencanaan program kesehatan yang bersifat “tebak-tebakan”, melainkan murni berdasarkan data riil lapangan (data- driven) demi mewujudkan Desa Biyuku bebas stunting,”ungkapnya. (Adm).
