Pemkab Banyuasin Raih Penghargaan Terbaik II Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Sumsel 2026

Banyuasin75 Dilihat

Banyuasin – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuasin berhasil meraih penghargaan Terbaik II dalam Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wakil Bupati Banyuasin Ir Netta Indian SP MM dari Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru, pada kegiatan Rapat Koordinasi Forum Penataan Ruang Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 di Gedung Serbaguna Hotel Swarna Dwipa Palembang, Senin (16/11).

Rakor ini dengan tema “Optimalisasi Peran Forum Penataan Ruang dalam Mendukung Sinkronisasi Kebijakan Tata Ruang dan Pembangunan Daerah”. Hal ini sebagai wadah koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk menyelaraskan kebijakan penataan ruang dengan arah pembangunan daerah.

Dam rakor ini Wakil Bupati (Wabup) Banyuasin Ir Netta Indian SP turut didampingi Kadis PUPR Banyuasin Ir H Mohd. Riyan.A.SST MM IPM Asean Eng dan Plt. Sekdis Kominfo-SP Gusti S.kom.

Wabup Netta menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas penghargaan yang diraih Pemerintah Kabupaten Banyuasin. Menurutnya, penghargaan Terbaik II tersebut merupakan bentuk pengakuan atas kerja sama dan komitmen seluruh perangkat daerah dalam mendukung penyelenggaraan penataan ruang di Banyuasin.

“Capaian ini sekaligus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang agar pembangunan daerah berjalan lebih terarah, tertib, dan berkelanjutan. Tak lupa saya sampaikan selamat kepada PUPR Banyuasin,” jelasnya.

Lebih lanjut, Netta menegaskan bahwa penataan ruang memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan serta menjaga keseimbangan antara kepentingan pembangunan, perlindungan lingkungan, dan kebutuhan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Banyuasin akan terus memperkuat koordinasi lintas sektor serta meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait kebijakan tata ruang.

Pada kesempatan lain, Gubernur Herman Deru menekankan pentingnya penguatan sosialisasi tata ruang kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahan pemanfaatan lahan akibat minimnya informasi.

Herman Deru juga meminta pemerintah kabupaten/kota segera menetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) melalui peraturan daerah serta memperhatikan penetapan kawasan konservasi dan pengendalian alih fungsi lahan.

“Sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah harus dibarengi dengan penyebarluasan informasi kepada masyarakat agar mereka memahami peruntukan lahan sebelum melakukan pembangunan. Kita perlu mengingatkan agar masyarakat tidak dirugikan akibat ketidaktahuan terhadap ketentuan tata ruang”, ujarnya.

Dengan demikian, penghargaan ini tidak hanya menjadi capaian prestasi, tetapi juga dorongan untuk mewujudkan pembangunan Banyuasin yang selaras dengan kebijakan tata ruang dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (Adm)