Palembang – PTPN IV Regional VII memperkuat komitmen terhadap tata kelola perusahaan yang baik dengan menjalin kerja sama hukum bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang Penanganan Masalah Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), yang berlangsung di Aula Kejati Sumsel, Rabu (11/11/2026).
Penandatanganan MoU dilakukan oleh Region Head PTPN IV Regional VII Denny Ramadhan bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Nurcahyo J.M., S.H., M.H.
Region Head PTPN IV Regional VII Denny Ramadhan mengatakan, kerja sama ini merupakan penandatanganan MoU pertama antara PTPN IV Regional VII dan Kejati Sumsel. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut arahan Direksi PTPN setelah sebelumnya terjalin kerja sama dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
Menurut Denny, kerja sama ini diharapkan tidak hanya sebatas hubungan kelembagaan, tetapi dapat ditindaklanjuti hingga tingkat Kejaksaan Negeri dan manajer kebun sehingga pendampingan hukum dapat menjangkau pelaksanaan operasional perusahaan di lapangan.
Ia menjelaskan, PTPN IV Regional VII mengelola perkebunan kelapa sawit di tiga provinsi, yakni Lampung, Sumatera Selatan, dan Bengkulu. Khusus di Sumatera Selatan, operasional perusahaan mencakup enam kebun dan dua Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang tersebar di wilayah Musi Banyuasin, Banyuasin, Muara Enim, hingga Empat Lawang.
Denny menegaskan, pengelolaan perusahaan tidak hanya berorientasi pada pencapaian target kinerja dan produktivitas, tetapi juga harus memastikan setiap kebijakan serta tindakan operasional berjalan sesuai ketentuan hukum.
“Melalui kerja sama ini, kami berharap mendapatkan dukungan berupa masukan, pertimbangan, dan pendampingan hukum sesuai ruang lingkup yang telah disepakati. Hal ini penting untuk memperkuat kualitas pengambilan keputusan serta memastikan operasional perusahaan berjalan sesuai koridor hukum,” ujarnya.
Ia juga menegaskan komitmen PTPN IV Regional VII untuk mendukung pelaksanaan kerja sama secara aktif dan terbuka, termasuk menyediakan data maupun dokumen yang diperlukan.
Sementara itu, Kepala Kejati Sumsel Nurcahyo J.M., S.H., M.H. menyampaikan bahwa sektor perkebunan merupakan salah satu sektor strategis yang memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah.
Selain menggerakkan perekonomian, sektor perkebunan juga berperan dalam membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, pengelolaannya tidak terlepas dari berbagai tantangan hukum, mulai dari persoalan aset pertanahan, hubungan kontraktual dengan pihak ketiga, pengadaan barang dan jasa, hingga potensi sengketa perdata dan tata usaha negara.
Melalui fungsi Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan memiliki peran dalam membantu memitigasi risiko hukum, memberikan kepastian hukum, serta mencegah munculnya persoalan yang dapat menghambat kegiatan operasional perusahaan.
Mengacu pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021, Jaksa Pengacara Negara (JPN) dapat memberikan bantuan, pertimbangan, dan pelayanan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
Nurcahyo juga mengapresiasi kepercayaan PTPN IV Regional VII dalam membangun sinergi dengan Kejati Sumsel. Ia berharap kerja sama tersebut dapat meningkatkan pemahaman dan kepatuhan hukum sekaligus mengoptimalkan langkah pencegahan terhadap potensi permasalahan hukum.
Dengan ditandatanganinya MoU ini, PTPN IV Regional VII berharap terbangun kolaborasi yang berkelanjutan bersama Kejati Sumsel dalam mewujudkan pengelolaan perusahaan yang profesional, transparan, dan akuntabel.
Kerja sama ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat prinsip Good Corporate Governance (GCG), sehingga seluruh kegiatan usaha perkebunan dapat berjalan secara tertib hukum, berkelanjutan, serta memberikan manfaat bagi perusahaan, masyarakat, dan negara.(Evan)
