Banyuasin – Pemerintah Desa (Pemdes) Tanjung Laut bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tanjung Laut menggelar Musyawarah Desa (Musdes) dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2027.
Acara yang berlangsung pada Senin (14/9) di Kantor Desa Tanjung Laut, Kecamatan Suak Tapeh, Kabupaten Banyuasin. Dan dihadiri Kades Tanjung Laut Samsul Bahri, Ketua BPD Maryadi SPdI beserta anggota, Camat Suak Tapeh Bambang Setiadi SE MSi didampingi Kasi PPD Enny Yoseta SKM MKes.
Juga hadir Pendamping Desa Suak Tapeh Febri Wansyah ST, Baharudin ST, PLD Tanjung Laut M Yusuf, perangkat desa, RT, tokoh masyarakat, tokoh agama, Bidan desa, kader PKK, Kader Posyandu, Kader PAUD, Kader KPM, beserta undangan lainnya.
Dalam sambutannya Kepala Desa Tanjung Laut Samsul Bahri, menyampaikan permohonan maaf kepada warga apabila masih ada usulan di tahun 2026 belum terealisasi. Hal tersebut disebabkan oleh adanya pemotongan Dana Desa.
Meski demikian, Pemerintah Desa Tanjung Laut terus bergerak aktif mencari alternatif pembiayaan di luar Dana Desa demi memastikan roda pembangunan tetap berjalan.
“Penyusunan RKPDes tahun ini menghadapi tantangan cukup berat. Penyesuaian dengan program strategis nasional berdampak pada efisiensi Dana Desa hingga sekitar 60%, salah satunya dialokasikan untuk pembangunan Kawasan Desa Mandiri Pangan (KDMP),” ujar Samsul Bahri.
Namum menurut Samsul Bahri, Pemerintah Desa Tanjung Laut tetap memprioritaskan program wajib Dana Desa, seperti, BLT Dana Desa, Ketahanan Pangan, dan Pencegahan Stunting di tingkat desa.
“Keterbatasan anggaran diharapkan tidak menurunkan semangat kita bersama. Ke depan, desa diharapkan mampu menggali potensi lokal untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) agar tidak sepenuhnya bergantung pada Dana Desa,” tambahnya.
Musdes dilanjutkan dengan pimpinan Ketua BPD Maryadi SPdI, dimana ia menegaskan bahwa setiap aspirasi warga merupakan pijakan penting bagi pemerintah desa dalam menentukan arah pembangunan.
Melalui Musdes ini, Pemerintah Desa Tanjung Laut berkomitmen untuk menyusun perencanaan desa yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat meskipun di tengah keterbatasan anggaran.
Sementara itu, Camat Suak Tapeh Bambang Setiadi SE MSi, dalam sambutannya menyampaikan bahwa penyusunan dokumen perencanaan desa harus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.
“Dengan melibatkan seluruh unsur yang ada di desa, diharapkan program pembangunan yang direncanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah,” ungkap Bambang Setiadi.
Ia berharap proses perencanaan pembangunan di Desa Tanjung Laut dapat berjalan dengan baik sehingga menghasilkan program dan kegiatan yang tepat sasaran serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (Adm)
