Banyuasin – Sekda Banyuasin Ir Erwin Ibrahim ST MM MBA IPU ASEAN Eng, menegaskan pentingnya sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung percepatan pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026.
Hal tersebut disampaikannya pada wawancara saat mengikuti Rapat Koordinasi Tim Terpadu Sensus Ekonomi 2026 dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Lapangan Sensus Ekonomi 2026 di Graha Bina Praja, Kamis (30/7) didampingi oleh Staf Ahli Bupati, Kepala BPS Banyuasin, Perwakilan Bappeda & Litbang.
Dalam kesempatan tersebut, Sekda Erwin mengungkapkan bahwa berdasarkan data yang ditampilkan saat rakor progres pelaksanaan Sensus Ekonomi di Kabupaten Banyuasin masih tergolong rendah.
Menurutnya, kondisi tersebut dipengaruhi oleh masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat serta adanya penolakan dari sebagian warga terhadap petugas sensus.
“Untuk mengatasi hal tersebut, saya telah berkoordinasi langsung dengan para camat melalui WhatsApp agar memberikan pendampingan dan bantuan kepada petugas Badan Pusat Statistik (BPS) di lapangan. Senin nanti juga akan dilaksanakan rapat koordinasi khusus untuk membahas percepatan pelaksanaan sensus di Banyuasin,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa Sensus Ekonomi bukanlah kegiatan untuk menghakimi ataupun membebani masyarakat. Sebaliknya, sensus bertujuan menghimpun data yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan, termasuk mendata pelaku UMKM yang belum terdaftar.
Sehingga berpeluang memperoleh dukungan pemerintah berupa bantuan permodalan, alat produksi, maupun program pemberdayaan lainnya. “Oleh karena itu, masyarakat tidak perlu khawatir. Data yang dihimpun akan menjadi dasar pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Drs Drs H Edward Candra MH, mengatakan bahwa Sensus Ekonomi merupakan salah satu instrumen strategis penyedia data nasional yang menjadi dasar dalam penyusunan berbagai kebijakan pemerintah.
“Keberhasilan Sensus Ekonomi sangat penting karena data yang akurat dan berkualitas menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan ekonomi, meningkatkan investasi, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa objek sensus tidak hanya masyarakat, tetapi juga seluruh pelaku usaha. Oleh sebab itu, keberhasilan sensus bukan hanya menjadi tanggung jawab BPS, melainkan membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan.
Edward juga menyampaikan bahwa masih terdapat sejumlah tantangan di lapangan, seperti wilayah 3T, daerah perbatasan, hingga kekhawatiran masyarakat dalam memberikan data yang benar.
Meski demikian, capaian pelaksanaan Sensus Ekonomi di Sumatera Selatan telah mencapai sekitar 80 persen dan saat ini menempatkan Sumsel di peringkat tiga nasional. Ia berharap seluruh daerah dapat mencapai minimal 99 persen dari target yang telah ditetapkan.
“Saya mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkontribusi dan mendukung suksesnya pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BPS Provinsi Sumatera Selatan, Moh. Wahyu Yulianto S.SI S.ST MSi, menyampaikan bahwa pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 merupakan tindak lanjut arahan Presiden untuk menghasilkan data yang optimal dan berkualitas.
Menurutnya, Sensus Ekonomi 2026 merupakan sensus ekonomi kelima yang diharapkan menjadi paket informasi lengkap mengenai kondisi usaha di Indonesia, mulai dari sektor pertanian hingga gambaran sosial ekonomi rumah tangga.
“Dengan data yang lengkap dan akurat, hasil Sensus Ekonomi diharapkan mampu menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan,” pungkasnya. (Adm)
