Muba – Kabupaten
Musi Banyuasin dikenal sebagai salah satu daerah dengan kekuatan investasi terbesar di Sumatera Selatan, deretan perusahaan penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun Penanaman modal asing (PMA) telah lama menguasai sektor strategis mulai dari perkebunan sawit, migas, pertambangan, kehutanan, hingga industri pengolahan.
Namun di balik besarnya angka investasi dan aktivitas korporasi yang terus berkembang, muncul kritik tajam dari kalangan masyarakat sipil terkait minimnya dampak nyata terhadap kesejahteraan rakyat.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC), Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI), Musi Banyuasin (Muba) Andi Mustika SE menilai Kabupaten Muba saat ini menghadapi persoalan serius terkait ketimpangan manfaat investasi.
“Jangan sampai Muba hanya menjadi ladang eksploitasi bagi korporasi besar, sementara masyarakat di sekitar wilayah operasi tetap berkutat dengan kemiskinan, kerusakan lingkungan dan minim lapangan kerja berkualitas,” tegas Bayu Topan kepada wartawan.
Menurutnya, banyak perusahaan besar yang telah lama beroperasi di Muba menikmati keuntungan besar dari kekayaan sumber daya alam daerah. Mulai dari sektor perkebunan sawit, migas, pertambangan batubara, hingga kehutanan, seluruhnya disebut menjadi sektor “basah” yang menghasilkan triliunan rupiah setiap tahun.
Beberapa perusahaan yang diketahui beroperasi di Muba antara lain PT Kirana Musi Persada, PT Hindoli, PT Petro Muba, PT Musi Hutan Persada, PT ConocoPhillips, PT Medco E&P hingga PT Pertamina EP.
Andi Murex panggilan akrabnya menilai, besarnya realisasi investasi yang tercatat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Muba 2025–2045 seharusnya mampu mendorong percepatan pembangunan daerah secara signifikan. Dalam data tersebut, realisasi PMDN di Muba disebut pernah mencapai sekitar Rp5,4 triliun, sementara PMA sekitar Rp1,2 triliun.
“Angka investasi fantastis ini harusnya sejalan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat. pertanyaannya sekarang, apakah masyarakat benar-benar menikmati hasilnya? Atau hanya segelintir elite dan korporasi yang menikmati kue ekonomi daerah?” katanya kritis.
PWRI Muba juga menyoroti perlunya transparansi pemerintah daerah terkait pengawasan investasi, kewajiban Corporate Social Responsibility (CSR), kepatuhan pajak daerah, hingga persoalan dampak lingkungan yang ditimbulkan perusahaan.
“Jangan hanya bangga mengejar angka investasi, tetapi pengawasan lemah. Pemerintah harus berani terbuka kepada publik terkait kontribusi nyata perusahaan terhadap daerah, termasuk soal tenaga kerja lokal, CSR, reklamasi, hingga potensi kerusakan lingkungan,” ujar Andi Murex.
Ia juga meminta Pemerintah Kabupaten Muba melalui instansi terkait, termasuk DPMPTSP dan OPD teknis lainnya, agar tidak hanya menjadi “pemberi karpet merah” bagi investor, tetapi juga menjadi pengawal kepentingan masyarakat.
“Investasi memang penting, tetapi jangan sampai rakyat hanya jadi penonton di tanahnya sendiri. Kekayaan alam Muba jangan terus-menerus dikuras tanpa meninggalkan kesejahteraan yang adil bagi masyarakat,” pungkasnya.(Evan)
