Banyuasin – Pemerintah Desa (Pemdes) Durian Daun, Kecamatan Suak Tapeh menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT DD) tahun 2026 kepada warga yang berhak menerima, yang berlangsung di Kantor Desa Durian Daun, Selasa (12/5).
BLT DD ini disalurkan empat bulan Periode bulan Januari s.d April.
Sebanyak 29 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mendapatkan bantuan tersebut sesuai dengan hasil pendataan dan verifikasi yang telah dilakukan sebelumnya.
Kegiatan ini dengan melibatkan langsung Kades Durian Daun Supri Suryadi didampingi Sekdes Ahmad Sazizili SSos serta perangkat desa lainnya. Selain itu, Babinsa dan unsur Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang juga turut hadir untuk memastikan proses berjalan tertib dan transparan.
Kades Durian Daun Supri Suryadi
mengatakan, penyaluran dilakukan secara langsung guna memastikan bantuan diterima oleh pihak yang tepat. Sehingga bantuan ini bisa dimanfaatkan secara maksimal dan dapat dipergunakan sebaik mungkin.
“Setiap KPM menerima Rp 150.000,00/ bulan, sehingga total yang diterima selama empat bulan sebesar Rp 600. 000,00/KPM. Kita berharap dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Bantuan ini juga sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat, ” kata Kades Supri Suryadi.
Ia menuturkan bahwa program ini merupakan salah satu upaya pemerintah desa dalam mendukung warga yang terdampak kondisi ekonomi.”Saya juga mengimbau agar bantuan yang diterima dapat dimanfaatkan secara bijak, terutama untuk kebutuhan pokok sehari-hari,”pesannya.
Pemerintah desa mencatat pada tahun ini penurunan drastis jumlah nominal yang diterima oleh masing – masing KPM yang mana pada tahun 2025 setiap KPM menerima Rp 300.000,00/bulan dan tahun ini karena ada penurunan Dana Desa (DD) dimana setiap KPM menerima Rp 150.000,00/bulan.
Perubahan ini langsung memicu perhatian masyarakat, terutama karena bantuan tersebut menjadi salah satu penopang kebutuhan dasar warga kurang mampu.
Kades Supri Suryadi menjelaskan bahwa penurunan jumlah penerima dan nominal tidak terjadi tanpa alasan. Kades Supri menegaskan bahwa pihaknya mengikuti kebijakan penyesuaian anggaran dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, desa harus menyesuaikan alokasi bantuan sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia.
“Tahun ini ada perubahan nominal yang diterima setiap KPM. Tahun 2025 setiap KPM menerima Rp 300.000,00/bulan, namun tahun 2026 ini hanya Rp 150.000,00/ bulan yang diterima setiap KPM,” terannya.
Ia menegaskan, pemerintah desa tidak mengurangi secara sepihak. Sebaliknya, pihaknya mengikuti kebijakan pusat yang memangkas anggaran. Namun ia menekankan bahwa pihaknya tetap berupaya menjaga agar bantuan tepat sasaran meskipun jumlahnya terbatas.
Di sisi lain, penyesuaian anggaran ini langsung berdampak pada distribusi BLT DD 2026 di tingkat desa. Pemerintah desa harus melakukan verifikasi ulang data penerima agar bantuan benar-benar menyasar warga yang paling membutuhkan. Dengan demikian, meskipun jumlah penerima menurun, kualitas penyaluran diharapkan meningkat.
Sementara itu Sekdes Ahmad Sazili SSos menambahkan, berhubung adanya perubahan Dana Desa tahun anggaran 2026 jadi setiap KPM menerima bantuan ini sebesar Rp 150.000,00/bulan. Oleh karena itu ia mengimbau para penerima agar menggunakan bantuan secara bijak.
Ahmad Sazili meminta kepada KPM agar memprioritaskan kebutuhan pokok, seperti bahan makanan dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Menurut dia, bantuan tersebut memang tidak besar, tetapi tetap dapat membantu meringankan beban ekonomi keluarga.
“BLT DD ini kami salurkan untuk periode bulan Januari s.d April. Saya berharap gunakan bantuan ini dengan sebaik mungkin. Dan juga harapan kami bantuan ini tetap memberikan manfaat nyata,” katanya
Kepala desa, Ketua BPD bersama anggotanya juga menghadiri kegiatan tersebut. Mereka mengawasi jalannya penyaluran sekaligus memastikan proses berlangsung transparan dan akuntabel. Kehadiran mereka memperkuat kepercayaan publik terhadap mekanisme distribusi bantuan.
Pemerintah Desa Durian Daun menegaskan komitmennya untuk menjaga transparansi dalam setiap tahapan penyaluran BLT DD 2026. Aparat desa secara aktif melibatkan berbagai unsur, termasuk BPD dan aparat keamanan, guna menghindari potensi penyimpangan.
Masyarakat berharap pemerintah pusat dapat kembali menambah alokasi anggaran pada masa mendatang. Mereka menilai bantuan langsung tunai masih sangat dibutuhkan, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil.
Penyaluran bantuan tahun ini memang menunjukkan penurunan dari sisi nominal. Namun demikian, pemerintah desa berupaya menjaga kualitas distribusi agar tetap tepat sasaran. Dengan langkah tersebut, BLT DD 2026 diharapkan tetap memberikan dampak positif, meskipun dalam keterbatasan anggaran. (Adm)
